Pergantian pucuk pimpinan di Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (Polda Kaltara) menjadi sorotan publik. Brigjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy resmi dilantik sebagai Kapolda Kaltara pada 19 Agustus 2025 di Jakarta Selatan, menggantikan pejabat lama.
Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Tarakan, Michael Jama, menilai pergantian ini membawa harapan sekaligus tantangan besar. Menurutnya, Kapolda baru harus mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian di Kaltara.
“Publik menunggu bukan sekadar pergantian nama, tapi perubahan wajah dan karakter kepemimpinan. Kalau hanya melanjutkan pola lama, masyarakat akan menganggap ini sekadar rotasi administratif,” ujar Michael dalam keterangannya, Jumat (29/8).
Polda Kaltara sebelumnya sempat diterpa isu terkait barang bukti narkotika. Kapolda lama harus menghadapi desakan publik setelah mencuat kabar hilangnya sabu 12 kilogram.
Di sisi lain, Polda Kaltara pada 7 Agustus 2025 juga memusnahkan 12,123 kilogram sabu hasil sitaan, dengan nilai estimasi mencapai Rp7,8 miliar. Bagi Michael, langkah tersebut merupakan hal positif, tetapi tidak cukup untuk menghapus sorotan terhadap integritas aparat.
“Kasus kecil sekalipun tetap serius kalau menyangkut barang bukti. Kapolda baru harus menunjukkan komitmen membangun budaya bersih dan profesional,” tegas Michael.
Michael juga menyinggung kedekatan Brigjen Djati dengan Kapolri, yang sama-sama lulusan Akademi Kepolisian 1991. Menurutnya, kedekatan itu tidak boleh menjadi alasan penunjukan, dan Kapolda baru harus membuktikan diri melalui kinerja.
Selain persoalan internal, Michael menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis terhadap masyarakat. Ia mengingatkan agar kepolisian tidak bersikap represif dalam menghadapi demonstrasi atau aspirasi publik.
“Suara rakyat adalah bagian dari demokrasi. Kritik publik harus dipandang sebagai panggilan moral, bukan ancaman. Kapolda baru harus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” ujarnya.
Dengan posisi Kalimantan Utara sebagai daerah perbatasan, Polda Kaltara menghadapi tantangan besar, mulai dari peredaran narkoba lintas negara, kriminalitas, hingga isu kepercayaan publik.
“Beban Kapolda Kaltara bukan hanya memberantas narkoba atau menekan kriminalitas, tapi mengembalikan kepercayaan rakyat. Kalau itu gagal dilakukan, reformasi kepolisian di Kaltara hanya akan jadi jargon kosong,” tutup Michael.***
