TANA TIDUNG – Proyek pembangunan Jembatan Sungai Sebawang di Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung (KTT), Kalimantan Utara, kembali menuai sorotan. Jembatan yang disebut sebagai akses vital penghubung antarwilayah dan penopang ekonomi itu hingga kini belum juga tuntas, meski telah menelan anggaran besar APBD Kabupaten Tana Tidung.
Mantan anggota DPRD KTT dari PDIP, Michael Yunus, secara tegas menyatakan kekecewaan dan komitmennya untuk terus mengawal proyek yang dinilai lamban ini. Dengan nilai proyek mencapai Rp13,8 miliar, Michael menegaskan bahwa sebagai mantan anggota dewan yang ikut memperjuangkan anggaran tersebut, ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan proyek ini terlaksana.
“Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya jembatan sudah selesai dan bisa dimanfaatkan warga. Saya pribadi kecewa karena dulu ikut memperjuangkan anggarannya. Karena itu, saya akan terus mengawasi kelanjutan proyek ini,” tegas Michael Yunus, Sabtu (11/10/2025).
Sebagai mantan wakil rakyat, Michael merasa berkewajiban untuk terus memantau perkembangan proyek strategis ini. Ia mengungkapkan, perjuangan merealisasikan Jembatan Sungai Sebawang tidak mudah, dan kepeduliannya terhadap nasib masyarakat setempat mendorongnya untuk tetap vokal menyoroti ketidakberesan yang terjadi.
“Saya dulu memperjuangkan jembatan ini karena kebutuhan masyarakat sangat besar. Namun, melihat kondisinya sekarang, saya merasa ikut bertanggung jawab untuk terus mengawasinya. Ini adalah bentuk komitmen saya kepada masyarakat,” ujarnya.
Michael mengungkapkan, proyek ini bahkan sempat mendapat tambahan anggaran sebesar Rp1,4 miliar, namun hasilnya dinilai tidak maksimal. Ia juga menyoroti ketidaktransparanan pelaksanaan proyek, termasuk tidak adanya plang proyek di lokasi pada tahap awal pembangunan.
“Setiap proyek yang menggunakan uang rakyat wajib transparan. Publik berhak tahu siapa pelaksananya dan berapa nilainya. Saya pernah mempertanyakan hal ini, tetapi jawaban yang diberikan tidak memuaskan,” tandasnya.
Michael membandingkan efisiensi proyek ini dengan pembangunan jembatan di daerah lain, seperti di Seputuk, yang hanya memakan anggaran Rp7 miliar untuk sungai yang lebih lebar. Sementara di Sebawang, dengan lebar sungai tidak sampai separuhnya, anggaran justru membengkak hingga Rp13 miliar lebih.
“Ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Di mana efisiensi dan akuntabilitasnya?” ujarnya.
Michael juga menyoroti adanya temuan audit BPK yang disebut mencapai lebih dari Rp2 miliar. Meski belum dapat memastikan kebenarannya, ia menekankan bahwa temuan tersebut patut diusut tuntas.
“Jika benar ada temuan sebesar itu, sangat disayangkan. Uang rakyat harus digunakan secara benar dan memberikan manfaat langsung, bukan dibiarkan terbuang percuma,” tegasnya.
Michael berharap pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Ia menegaskan, proyek strategis seperti Jembatan Sungai Sebawang harus diselesaikan sesuai perencanaan dan dengan tanggung jawab penuh.
“Saya akan terus mendorong dan mengawasi proyek ini. Jangan sampai uang rakyat habis, tetapi hasilnya tidak pernah dirasakan masyarakat. Ini soal amanah publik,” tutupnya.***(ARM02)
