TARAKAN – Upaya memperkuat landasan hukum bagi program kesejahteraan sosial di Kalimantan Utara segera terwujud. DPRD Provinsi Kaltara menjadwalkan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kesejahteraan Sosial dalam Rapat Paripurna pada 15 Desember 2025.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kaltara, Dino Andrian, memastikan seluruh proses pembahasan, termasuk fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), telah dirampungkan dan diterima tanpa catatan tambahan.
“Sudah terjadwal, sekitar tanggal 15 Desember agenda Paripurna untuk pengambilan keputusan. Semua fasilitasi dari Kemendagri telah disepakati untuk kita terima,” ujar Dino Andrian, Jumat (5/12/25).
Dino menjelaskan salah satu poin krusial dari hasil fasilitasi Kemendagri adalah penghapusan Bab VIII dalam Raperda. Bab tersebut sebelumnya mengatur tata cara pengambilan sumbangan dari masyarakat, namun dinilai tumpang tindih karena sudah diatur dalam regulasi yang lebih tinggi, yakni Peraturan Menteri Sosial.
“Karena sifatnya wajib sebagai hasil fasilitasi, kita sepakat menghapus Bab VIII agar tidak ada tumpang tindih aturan,” jelas politisi Hanura itu.
Penghapusan tersebut, lanjut Dino, menjadi langkah penting untuk mempercepat proses legislasi sehingga Perda dapat segera berlaku dan dijalankan. Ia menegaskan bahwa kehadiran Perda ini sangat diperlukan untuk memperkuat mekanisme penyaluran bantuan sosial di Kaltara.
Dino menekankan bahwa tujuan akhir Raperda ini adalah memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat bantuan sosial yang tepat sasaran dan efisien.
“Harapannya, dengan Perda ini bantuan sosial dapat lebih terarah, efektif, dan benar-benar berdampak bagi masyarakat Kalimantan Utara,” tegasnya.
Dengan rencana pengesahan pada 15 Desember 2025, DPRD Kaltara optimistis aturan baru tersebut akan menjadi fondasi kuat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang lebih jelas dan transparan.***
