TARAKAN — Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Arming, menyoroti kondisi sejumlah Pertashop di wilayah perbatasan yang kini tidak lagi beroperasi. Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan Komisi III DPRD Kaltara bersama pihak PT Pertamina (Persero) di Tarakan.
Dalam forum tersebut, Arming mengungkapkan keprihatinannya terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) di kawasan perbatasan yang dinilai masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keberlanjutan operasional Pertashop.
Ia mengingatkan bahwa sekitar empat tahun lalu dirinya bersama anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kaltara, Deddy Yevri Hanteu Sitorus, pernah menginisiasi kunjungan Kepala BPH Migas ke wilayah perbatasan hingga ke Mansalong. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan adanya perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur energi serta kelancaran distribusi BBM di wilayah tersebut.
Namun, menurut Arming, kondisi di lapangan saat ini justru menunjukkan sejumlah Pertashop tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.
“Saya merasa miris ketika berkeliling di beberapa wilayah, seperti Sebatik, Kabudaya, hingga Nunukan. Ada beberapa Pertashop yang kini terbengkalai, padahal awalnya masyarakat membuka usaha itu dengan harapan besar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, banyak masyarakat yang telah menginvestasikan modal cukup besar untuk membangun Pertashop, bahkan mencapai ratusan juta rupiah. Namun harapan untuk mendapatkan keuntungan yang stabil tidak terwujud karena persoalan pasokan dan distribusi BBM.
Arming menilai persoalan tersebut tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pelaku usaha, melainkan juga berkaitan dengan sistem distribusi serta pengawasan yang perlu dibenahi.
“Kalau distribusi tidak jelas dan pengawasan lemah, yang dirugikan adalah masyarakat dan investor kecil yang sudah berani menanamkan modalnya,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di wilayah perbatasan agar program yang semula bertujuan membantu masyarakat tidak justru menimbulkan persoalan baru.
“Program ini awalnya dirancang untuk mendekatkan akses BBM bagi masyarakat. Jangan sampai pada akhirnya justru meninggalkan masalah baru bagi masyarakat di daerah perbatasan. Negara harus hadir memberikan kepastian,” pungkasnya.***
