TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus memperkuat koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kaltara guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mencari solusi atas berbagai tantangan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, saat menerima audiensi Kepala Perwakilan BPKP Kaltara Sindu Senjaya Aji bersama jajaran di Ruang Rapat Lantai 5 Kantor Gubernur di Tanjung Selor, Senin (9/3).
Pertemuan tersebut juga dirangkai dengan penyampaian Laporan Eksekutif Daerah (LED) BPKP Kaltara Semester II Tahun 2025 yang berisi evaluasi serta sejumlah rekomendasi terkait pelaksanaan pembangunan di daerah.
Dalam kesempatan itu, Zainal mengungkapkan salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini adalah kondisi keuangan daerah akibat berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Kaltara pada tahun 2026.
Menurutnya, penurunan alokasi tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap rencana belanja serta mengevaluasi kembali sejumlah prioritas pembangunan.
“Rencana pembangunan yang sudah disusun harus disesuaikan kembali karena adanya pemotongan TKD,” ujarnya.
Ia mencontohkan dampak dari kondisi tersebut terlihat pada lambannya peningkatan infrastruktur jalan poros yang menghubungkan Tanjung Selor dengan sejumlah desa di Kecamatan Tanjung Palas Timur, termasuk akses menuju kawasan industri PT Kalimantan Industrial Park Indonesia di kawasan Tanah Kuning dan Mangkupadi.
Sebagai langkah alternatif, Zainal berencana mengundang perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Saya ingin mengundang perusahaan-perusahaan di kawasan itu untuk berpartisipasi membantu pembangunan jalan melalui CSR. Saya melihat di Berau hanya beberapa perusahaan diminta CSR dan berhasil menyelesaikan jembatan,” jelasnya.
Zainal menegaskan keterlibatan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, menjadi penting agar pembangunan daerah tetap berjalan meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat pengawasan dan kolaborasi dalam pengambilan kebijakan pembangunan di Bumi Benuanta agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.(dkisp)
