TARAKAN – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara berencana melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltara guna memastikan kejelasan informasi terkait potensi pengurangan anggaran jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Dino Andrian, menegaskan langkah tersebut penting untuk menghindari simpang siur informasi yang dapat berdampak pada masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang sangat bergantung pada program jaminan kesehatan daerah.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan TAPD untuk memastikan kebenaran informasi ini. Jika memang ada pengurangan anggaran, tentu dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, DPRD Kaltara memberikan perhatian serius terhadap masih tingginya jumlah masyarakat yang belum terakomodasi dalam program jaminan kesehatan. Saat ini, sekitar 131 ribu calon peserta masih berada dalam daftar tunggu untuk mendapatkan pembiayaan dari APBD Provinsi.
Di sisi lain, berdasarkan paparan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, ketersediaan anggaran yang ada dinilai masih terbatas. Dengan alokasi sekitar Rp19 miliar, dana tersebut diperkirakan hanya mampu menjangkau sekitar 33 ribu peserta dalam satu tahun.
Jumlah tersebut belum termasuk potensi penambahan peserta baru, seperti bayi yang lahir dari keluarga peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang secara otomatis membutuhkan jaminan pembiayaan.
Dino menilai kondisi ini tidak lepas dari keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga berdampak pada kemampuan pembiayaan program sosial.
Meski demikian, DPRD Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus mencari solusi agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, tetap dapat berjalan optimal.
“Kami akan terus berupaya mencari jalan terbaik agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak,” tutupnya.***
