NUNUKAN — Banjir kiriman dari wilayah hulu di Malaysia kembali melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Kondisi ini mendorong DPRD Kaltara meminta pemerintah menyiapkan langkah penanganan jangka panjang agar banjir tidak terus berulang setiap tahun.
Anggota DPRD Kalimantan Utara dari daerah pemilihan (Dapil) IV Nunukan, Rismanto, menilai banjir yang kerap terjadi di wilayah Lumbis dan sekitarnya bukan lagi sekadar persoalan musiman. Menurutnya, banjir tersebut sudah menjadi masalah struktural karena dipengaruhi aliran air dari wilayah hulu yang berada di Malaysia.
“Banjir di Lumbis bukan hanya disebabkan hujan lokal, tetapi juga kiriman dari wilayah hulu termasuk dari Malaysia. Karena itu penanganannya tidak bisa hanya bersifat darurat setiap tahun,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, banjir mencapai puncaknya pada 25 Februari 2026 dan sempat merendam sekitar 10 kecamatan di Kabupaten Nunukan. Wilayah yang terdampak terutama berada di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Sembakung serta sebagian kawasan Krayan dan Sebuku.
Kenaikan debit air sebenarnya telah mulai terpantau sejak 23 hingga 24 Februari sebelum akhirnya mencapai puncaknya sehari kemudian. Saat ini beberapa wilayah seperti Lumbis Hulu, Lumbis Ogong, dan Lumbis Pansiangan mulai berangsur pulih, meski sisa material banjir seperti lumpur, kayu, dan batang pohon masih ditemukan di sejumlah titik.
Di Kecamatan Lumbis, banjir sempat merendam badan jalan dengan ketinggian lebih dari satu meter sehingga menghambat aktivitas masyarakat. Akses transportasi di wilayah tersebut kini mulai kembali normal, sementara di Kecamatan Sembakung yang berada di wilayah hilir debit air masih mengalami peningkatan akibat kiriman dari daerah hulu.
Sebagai wilayah perbatasan, Rismanto menilai kawasan Lumbis memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan koordinasi lintas wilayah bahkan lintas negara.
“Ini bukan hanya persoalan kabupaten. Kita berbicara tentang wilayah perbatasan dan sistem sungai lintas negara. Pemerintah perlu menyusun peta jalan jangka panjang agar masyarakat tidak terus menghadapi situasi yang sama setiap tahun,” katanya.
Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk menyiapkan dukungan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila diperlukan. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengusulkan program pengendalian banjir berskala besar kepada pemerintah pusat serta memperkuat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai.
Menurutnya, persoalan kiriman air lintas negara juga perlu menjadi perhatian dalam agenda koordinasi nasional antara pemerintah Indonesia dan negara tetangga.
“Karena ini menyangkut sungai lintas negara, perlu ada komunikasi yang lebih serius di tingkat pusat. Jangan sampai masyarakat perbatasan terus menjadi korban banjir setiap tahun,” ujarnya.
Sementara itu, peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Sejumlah pos siaga milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih diaktifkan di beberapa kecamatan seperti Sembakung, Lumbis, Sebuku, hingga wilayah Krayan.
Meski kondisi di sebagian wilayah mulai membaik, Rismanto mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga menyiapkan solusi jangka panjang.
“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat hidup dalam kecemasan yang berulang setiap tahun. Negara harus hadir dengan solusi permanen, bukan hanya bantuan saat bencana,” tegasnya.
Ia pun memastikan DPRD Kalimantan Utara siap mengawal kebijakan dan dukungan anggaran agar penanganan banjir di Kabupaten Nunukan dapat dilakukan secara lebih sistemik dan berkelanjutan.***
