TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum menerima kunjungan kehormatan Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol Makhruzi Rahman, beserta jajaran, Senin (5/5/2025) malam di Rumah Jabatan Gubernur.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan Komisi II DPR RI yang sebelumnya digelar di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Zainal menyampaikan sejumlah usulan strategis terkait percepatan pembangunan dan penguatan infrastruktur di wilayah perbatasan negara.
“Pembangunan wilayah perbatasan bukan semata soal infrastruktur, tetapi menyangkut kedaulatan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur Zainal.
Ia pun mengapresiasi kehadiran BNPP sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah pusat dalam memperkuat wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Kaltara.
“Ini membuktikan respon cepat dari pusat. Kami berharap sinergi antara pusat dan daerah terus diperkuat untuk membangun beranda terluar negara,” imbuhnya.
Zainal juga menekankan bahwa isu perbatasan belum sepenuhnya mendapatkan perhatian proporsional. Ia berharap kunjungan ini menjadi momentum awal implementasi kebijakan pembangunan terpadu di kawasan perbatasan.
Menanggapi hal itu, Komjen Pol Makhruzi Rahman menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Pemprov Kaltara. Ia menegaskan bahwa BNPP siap mendukung percepatan pembangunan perbatasan melalui perencanaan lintas sektor dan penguatan koordinasi kelembagaan.
“Kami datang untuk mendengar langsung aspirasi daerah dan memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran. Kalimantan Utara adalah wilayah strategis yang harus mendapat perhatian khusus,” tegas Makhruzi.
Pertemuan ini memperkuat komitmen bersama dalam membangun kawasan perbatasan yang maju, mandiri, dan berdaya saing, sejalan dengan visi Nawacita Presiden RI Prabowo Subianto: “Membangun Indonesia dari Pinggiran.”
Acara tersebut juga dihadiri oleh jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kaltara, delegasi BNPP RI, Bupati Malinau Wempi W. Mawa, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan pemuda wilayah perbatasan.***(DKISP)
