TANJUNG SELOR — DPRD Kalimantan Utara meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah daerah tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh kegiatan pertambangan berjalan sesuai aturan dan memberikan kontribusi bagi daerah.
Anggota DPRD Kaltara dari Partai Demokrat, Ruman Tumbo, mengatakan pemerintah pusat perlu meningkatkan pengawasan terhadap legalitas perusahaan tambang serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan yang beroperasi.
Menurutnya, pengawasan tidak cukup dilakukan secara administratif, tetapi juga harus melalui pengecekan langsung di lapangan agar tidak ada aktivitas tambang yang berjalan tanpa izin.
“Pengawasan harus diperketat. Pemerintah perlu turun langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh perusahaan tambang beroperasi sesuai aturan,” ujarnya.
Ruman mengungkapkan masih adanya isu terkait keberadaan perusahaan tambang ilegal yang beroperasi tanpa memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara maupun daerah.
Jika kondisi tersebut dibiarkan, ia khawatir potensi pendapatan daerah dari sektor pertambangan dapat hilang dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memastikan seluruh aktivitas pertambangan di wilayah Kalimantan Utara memiliki izin yang jelas serta memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan.
“Jika pengawasan berjalan dengan baik, maka legalitas setiap perusahaan tambang akan jelas dan daerah juga bisa memperoleh manfaat yang seharusnya dari sektor tersebut,” kata Ruman.***
