TANJUNG SELOR — Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) menghadapi tantangan berat menyusul pemotongan signifikan pada Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2026. Situasi ini memaksa pemerintah daerah bersama DPRD Kaltara menetapkan prioritas pembangunan secara ketat dan mencari terobosan untuk menambah pendapatan daerah.
Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Arming, menegaskan bahwa penyusutan anggaran tersebut berdampak langsung pada kemampuan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia mencontohkan kondisi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang pada tahun 2025 hanya menerima alokasi anggaran sekitar Rp96 miliar, jauh dari angka ideal untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
Arming menyebut angka tersebut menunjukkan minimnya ruang gerak pembangunan fisik di Kaltara. Karena itu, Komisi III terus melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan OPD agar mereka mendorong inovasi dan menyesuaikan skala prioritas program kerja.
Menurut Arming, keterbatasan anggaran ini harus dijawab dengan langkah konkret untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai sudah waktunya Pemprov tidak lagi terlalu bergantung pada dana pusat, tetapi beralih ke potensi internal daerah.
Ia menegaskan Kaltara memiliki sumber daya alam (SDA) serta aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pengelolaan potensi ini, kata Arming, sangat penting untuk memperbaiki kapasitas fiskal dan memperluas ruang pembangunan.
“Peningkatan PAD ini penting, sebab rendahnya pendapatan akan berdampak pada bagi hasil dari pusat dan mempersempit ruang fiskal daerah,” tegasnya.
Arming juga mengingatkan bahwa pemotongan TKD harus menjadi alarm bagi Pemprov Kaltara dalam menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Setiap program pembangunan harus dipilah ketat, memilih yang benar-benar prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menambahkan bahwa meski kondisi fiskal menurun, sektor pendidikan tidak boleh terabaikan. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus tetap menjadi perhatian utama di tengah keterbatasan anggaran.
“Anggaran harus dibagi dengan sangat selektif untuk memastikan pendidikan tetap menjadi fokus,” tutupnya.***
