TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat peran analisis kebijakan dalam mendukung perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui Forum Advokasi Brief Peran dan Tata Kelola Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) Tahun 2026.
Mewakili Gubernur Kaltara, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., membuka kegiatan yang berlangsung di Ruang Serbaguna Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (18/5).
Dalam sambutannya, Denny menegaskan Kaltara masih menghadapi tantangan struktural dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), mulai dari kualitas belanja publik yang belum optimal hingga ketimpangan akses layanan antarwilayah.
Ia menjelaskan hasil kajian Public Expenditure Review and Analysis (PERA) oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) bersama Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) menemukan fenomena Low Growth–High Spending, yakni tingginya belanja daerah yang belum sepenuhnya sejalan dengan capaian layanan dasar.
“Belanja daerah relatif tinggi namun belum menghasilkan capaian layanan dasar yang sebanding,” kata Denny.
Sebagai tindak lanjut kajian tersebut, SKALA sebelumnya telah menyelenggarakan Workshop Penguatan Strategi Advokasi Kebijakan yang menghasilkan 10 Policy Brief final mencakup sektor fiskal, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, investasi, kelautan dan perikanan, air minum, hingga pembangunan inklusif.
Menurutnya, dokumen kebijakan tersebut telah disusun oleh aparatur berbagai perangkat daerah dan siap dijadikan bahan advokasi kepada para pengambil keputusan.
Namun, ia menyebut Policy Brief tersebut belum memiliki forum resmi untuk dipresentasikan kepada pemangku kepentingan utama sehingga pemanfaatannya dalam penyusunan kebijakan masih terbatas.
Selain itu, Denny juga menyoroti tantangan tata kelola JFAK di Kaltara yang dinilai masih memerlukan penguatan koordinasi antarinstansi.
“Kondisi ini diperparah dengan belum optimalnya tindak lanjut terkait penanggung jawab JFAK serta belum terbentuknya forum kolaborasi analisis kebijakan,” ujarnya.
Ia berharap forum yang berlangsung selama dua hari ini mampu menghasilkan komitmen bersama untuk menindaklanjuti rekomendasi Policy Brief ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah.
Di akhir sambutannya, Denny berharap tercapai kesepakatan pembagian tanggung jawab tata kelola JFAK antarinstansi serta pengaktifan Forum JFAK (INAKI) Provinsi Kaltara.
“Diharapkan forum ini menghasilkan penguatan tata kelola dan mekanisme kerja JFAK yang lebih terstruktur,” pungkasnya. (dkisp)
