GUNUNGKIDUL – Anggota Komisi VII DPR RI Hj. Rahmawati, S.H. mendorong pemerintah memastikan keberlanjutan dukungan dan insentif bagi desa wisata yang berhasil meningkatkan statusnya hingga menjadi Desa Wisata Mandiri.
Dorongan tersebut disampaikan Hj. Rahmawati saat menyerap aspirasi pengelola Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI, Jumat (11/9/2026).
Menurut Rahmawati, peningkatan status desa wisata dari tahap rintisan, berkembang, maju hingga mandiri seharusnya tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengurangi dukungan.
“Jangan sampai ketika desa wisata sudah mandiri, kemudian dukungan pemerintah justru berhenti. Justru ketika mereka sudah berhasil, harus kita dorong agar semakin kuat, berdaya saing, dan mampu menjadi contoh bagi desa wisata lainnya,” ujar Rahmawati.
Ia menilai, pemerintah perlu memiliki indikator yang jelas, terukur, dan transparan dalam menetapkan status desa wisata. Selain itu, diperlukan skema insentif yang berkelanjutan bagi desa yang mampu meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisatanya.
Rahmawati menegaskan, dukungan pemerintah tidak selalu harus diberikan dalam bentuk bantuan langsung. Penguatan desa wisata dapat dilakukan melalui promosi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, perluasan akses pasar, digitalisasi, penguatan UMKM, hingga kolaborasi dengan sektor ekonomi kreatif.
“Mandiri bukan berarti berjalan sendiri. Desa wisata tetap membutuhkan ekosistem dan kebijakan pemerintah agar keberhasilan yang sudah dibangun masyarakat dapat terus tumbuh,” tegasnya.
Soroti Infrastruktur Wisata
Selain persoalan insentif, Rahmawati turut menyoroti kebutuhan infrastruktur pendukung pariwisata di kawasan Desa Wisata Nglanggeran. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebutuhan penerangan jalan di kawasan wisata.
Menurutnya, ketersediaan infrastruktur dasar memiliki peran penting dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan wisatawan sekaligus mendukung pengalaman wisata yang lebih baik.
Berbagai aspirasi tersebut, kata Rahmawati, akan diteruskan dan dikawal dalam pembahasan bersama Kementerian Pariwisata.
“Kami di Komisi VII DPR RI akan meneruskan aspirasi ini kepada Kementerian Pariwisata. Prinsipnya, setiap aspirasi masyarakat yang kami serap harus ada tindak lanjutnya dan kita kawal agar menghasilkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” jelasnya.
Pariwisata Berbasis Masyarakat
Rahmawati menilai Desa Wisata Nglanggeran menjadi salah satu contoh bahwa pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dapat memberikan dampak ekonomi yang luas.
Menurutnya, keberadaan desa wisata tidak hanya menggerakkan sektor pariwisata, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi berbagai sektor masyarakat, seperti UMKM, ekonomi kreatif, kuliner, kerajinan, homestay, transportasi, dan usaha pendukung lainnya.
“Kita ingin pariwisata tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat, dan manfaat ekonominya kembali sebesar-besarnya kepada masyarakat,” pungkas Rahmawati. (****)
