TANJUNG SELOR – Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan pendampingan kepada Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagai upaya memperkuat keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, Fajar Mentari, S.Pd., C.Med., Sp.AP, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan pendampingan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh badan publik mampu menjalankan kewajiban keterbukaan informasi secara optimal. Ia menegaskan bahwa transparansi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Melalui pendampingan ini, kami ingin memastikan bahwa setiap perangkat daerah memiliki pemahaman yang utuh terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi secara cepat, tepat, dan akuntabel,” ujarnya.
Sementara itu, di tempat yang berbeda pada 16 April 2026, Komisioner Komisi Informasi Kalimantan Utara Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Berlanta Ginting, SE., M.Div., C.Med., Sp.AP, juga melaksanakan kegiatan pendampingan di Kabupaten Bulungan. Dalam kegiatan tersebut, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola informasi publik.
Menurutnya, keterbukaan informasi tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kesiapan aparatur dalam memahami regulasi serta mampu memberikan pelayanan yang responsif kepada masyarakat. “Pendampingan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman teknis sekaligus membangun komitmen bersama dalam mewujudkan badan publik yang informatif,” ungkapnya.
Di akhir kegiatan, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, Fajar Mentari, menyampaikan harapannya agar seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Utara dapat terus berbenah dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
Ia berharap sinergi yang terbangun melalui kegiatan ini dapat mendorong terciptanya budaya transparansi yang berkelanjutan. “Kami berharap seluruh badan publik tidak hanya memenuhi standar keterbukaan informasi, tetapi juga mampu menjadikannya sebagai bagian dari budaya kerja, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat,” tutupnya.
