TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berkomitmen memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan daerah mengedepankan prinsip kesetaraan dan keberpihakan kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan perempuan.
Ini disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan Antar Lembaga, Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P., ketika membuka Seminar Gender Equality and Disability (GEDSI) dan Kesehatan Reproduksi Perempuan, Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) HWDI, PPDI, PPUAD dan NPCI, di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (27/11).
Dalam kesempatan itu, Wahyuni menyampaikan selamat ulang tahun kepada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD), dan National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI).
“Semoga di usia yang bertambah, organisasi-organisasi ini semakin kokoh, semakin kompak, dan semakin kuat dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, serta menjadi mitra strategis Pemerintah dalam mewujudkan Kalimantan Utara yang inklusif,” ucap Staf Ahli Gubernur ini.
Wahyuni menuturkan dalam pembangunan di Kaltara harus berprinsip “Tidak Meninggalkan Siapa Pun”, yang artinya setiap warga tanpa terkecuali, termasuk perempuan dan laki-laki penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dan merasakan manfaat pembangunan.
“Isu kesetaraan gender dan disabilitas bukan lagi isu pinggiran, tetapi menjadi bagian penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” tegasnya.
Ia berharap kegiatan seminar GEDSI dan HWDI ini, dapat muncul gagasan dan rekomendasi yang memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat, serta komunitas penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak dan peran mereka di berbagai sektor kehidupan.
”Saya menegaskan Pemprov Kaltara akan terus memperkuat kerjasama dengan organisasi-organisasi disabilitas. Kita akan dorong berbagai program yang sifatnya peduli akan disabilitas. Semoga sinergi dan kolaborasi seperti ini terus kita jaga dan kita tingkatkan ke depan,” pungkasnya.
Kegiatan ini diisi dengan diskusi interaktif yang menghadirkan narasumber berkompeten di bidang gender dan disabilitas, yang menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat penerapan prinsip GEDSI di Bumi Benuanta.***(dkisp)
