TANJUNG SELOR – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Bustan, S.E., M.Si membuka “Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Kaltara,” digelar di Ruang Rapat Benuanta Gedung Gadis 2, Selasa (19/8).
Mewakili Gubernur Kaltara, Bustan menekankan pentingnya langkah konkret dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sesuai arahan dari surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Bustan mengatakan tim percepatan yang telah dibentuk melalui Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 103.3.1/3.40 Tahun 2025 memiliki tugas untuk melakukan pemantauan, pengawalan, serta memberikan laporan terkait dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
“Pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun periode 2025–2029,” ucap Bustan.
Selanjutnya, Bustan dalam paparannya menuturkan terdapat 9 (Sembilan) langkah yang harus dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendorong percepatan ekonomi daerah.
Langkah pertama yaitu percepatan realisasi APBD; kedua mendorong percepatan realisasi investasi daerah melalui Penanaman Modal Dalam Daerah (PMDA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Lalu ketiga, percepatan pembangunan proyek infrastruktur strategis; keempat, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui pemantauan daring yang terintegrasi dengan Kemendagri; kelima, pengawasan terhadap ekspor dan impor ilegal.
Sambungnya keenam, perluasan kesempatan kerja di seluruh wilayah provinsi maupun kabupaten/kota; ketujuh, peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan berbasis potensi lokal.
Kemudian kedelapan, peningkatan output industri manufaktur yang menyesuaikan kondisi dan kekuatan daerah; dan kesembilan, yakni kepastian hukum dan kemudahan dalam keinginan perusahaan.
Menutup sambutannya, Bustan menegaskan percepatan pertumbuhan ekonomi ini sebagai bagian dari upaya strategis mendukung pencapaian target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Semua langkah tersebut harus dijalankan dengan sinergi dan kolaborasi antar pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Dengan kerja sama yang solid, kita optimis mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kaltara,” pungkasnya. (dkisp)
