NUNUKAN – Upaya memperkuat kepastian hukum wilayah sekaligus mempercepat pembangunan kawasan perbatasan kembali menjadi sorotan dalam Sarasehan Perbatasan yang digelar di Say’n Cafe and Resto, Kabupaten Nunukan, Jumat (27/3/2026).
Mengusung tema “Sinkronisasi Pengelolaan Tapal Batas Negara dan Batas Kabupaten/Kota untuk Stabilitas Kepastian Hukum dan Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan”, kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat dan organisasi kepemudaan. Di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Nunukan, BEM Sekolah Tinggi Nunukan, LMND, GMNI, KNPI, serta sejumlah organisasi lainnya.
Sarasehan tersebut menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas berbagai isu strategis, mulai dari kebijakan penegasan batas negara dan daerah, penguatan sumber daya manusia (SDM), hingga strategi pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan batas wilayah. Selain itu, forum ini juga menampung dinamika sosial serta aspirasi masyarakat yang terdampak langsung oleh persoalan perbatasan, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi.
Mewakili Bupati Nunukan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Nunukan, Muhammad Amin, menegaskan bahwa isu perbatasan merupakan persoalan yang terus berkembang dan tidak pernah kehilangan relevansinya.
“Pembahasan wilayah perbatasan selalu dinamis. Ada banyak aspek yang terus berkembang, baik dari sisi kehidupan sosial masyarakat maupun dari sisi regulasi dan kebijakan negara,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam satu dekade terakhir pemerintah telah memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan wilayah perbatasan. Meski demikian, sejumlah tantangan mendasar masih menjadi pekerjaan rumah, seperti kesenjangan pembangunan, keterbatasan akses, serta disparitas antarwilayah.
“Pemerintah daerah terus mendorong percepatan pembangunan melalui berbagai program, seperti subsidi ongkos angkut penumpang dan barang, pembangunan infrastruktur, hingga penyediaan sarana dan prasarana. Namun, partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan melalui ide dan gagasan konstruktif,” jelasnya.
Sementara itu, pelaksana kegiatan, Kristianto Triwibowo, menyampaikan bahwa sarasehan ini diharapkan mampu melahirkan solusi konkret atas berbagai persoalan di wilayah perbatasan.
Ia mengungkapkan, sejumlah isu krusial yang mencuat dalam diskusi antara lain keterbatasan infrastruktur, kebutuhan peningkatan status jalan menjadi jalan nasional, serta perlunya dukungan anggaran yang lebih proporsional. Bahkan, muncul pula gagasan untuk memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan melalui pembentukan kelembagaan khusus setingkat kementerian.
“Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak wilayah perbatasan yang sulit dijangkau. Masyarakat bahkan harus melewati arus jeram dan jalan berlumpur untuk beraktivitas. Ini menjadi perhatian serius bersama,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia berharap forum semacam ini dapat menjadi sarana literasi publik sekaligus meningkatkan transparansi pemerintah daerah dalam menyampaikan program pembangunan.
“Sudah saatnya wilayah perbatasan menjadi prioritas nasional. Kami dari organisasi kepemudaan siap mendukung dan mengawal kebijakan tersebut demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Melalui sarasehan ini, diharapkan lahir rekomendasi strategis yang mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, khususnya di Kabupaten Nunukan.***(ARM02)
