TARAKAN — Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Arming, menyoroti masih terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Kabudaya dan sekitarnya, Kabupaten Nunukan. Ia memperkirakan sekitar 60 ribu warga di kawasan tersebut masih kerap mengalami kesulitan mendapatkan BBM.
Menurut Arming, wilayah Kabudaya meliputi sejumlah kecamatan seperti Sei Menggaris, Sebuku, Tulin Onsoi, Sembakung, Lumbis, Lumbis Pansiangan, hingga Lumbis Hulu. Di wilayah tersebut, masyarakat masih harus mencari BBM hingga ke daerah lain akibat keterbatasan pasokan.
“Kalau dibilang tidak ada kelangkaan, mungkin karena masyarakat terpaksa mengambil BBM dari Malinau. Tapi itu bukan solusi, mereka melakukan itu karena tidak punya pilihan lain,” ujarnya.
Ia juga menyinggung rencana pembangunan SPBU di Mansalong yang sebelumnya sempat terkendala persoalan koordinat lokasi yang dianggap terlalu berdekatan oleh regulator.
Selain itu, Arming mempertanyakan transparansi distribusi BBM dari PT Pertamina (Persero) kepada APMS (Agen Premium dan Minyak Solar). Ia menilai masih ada indikasi lemahnya pengawasan terhadap distribusi di lapangan.
“Pertamina menyalurkan ke APMS, tapi setelah itu APMS bisa tutup sampai tiga hari dan tidak jelas ke mana minyaknya. Ini pernah kami sampaikan bahkan sampai kami soroti di media. Pengawasan biasanya hanya datang satu dua hari, setelah itu kembali seperti semula,” katanya.
Menurutnya, pengawasan distribusi BBM tidak boleh hanya bersifat insidental. Ia mendorong adanya sistem pengawasan berkala berbasis data yang memuat informasi jelas terkait volume distribusi, jumlah penjualan, hingga jam operasional di lapangan.
“Harus ada data yang transparan, mulai dari berapa volume yang masuk, berapa yang terjual, sampai jam operasionalnya. Tanpa itu, praktik permainan akan terus terjadi dan masyarakat yang dirugikan,” tegasnya.
Arming menambahkan, persoalan distribusi energi di wilayah perbatasan bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga menyangkut keadilan akses bagi masyarakat yang tinggal di kawasan terluar Indonesia.
“Untuk kebutuhan dasar seperti BBM, masyarakat di wilayah perbatasan harus menjadi prioritas,” pungkasnya.
