TARAKAN — Komisi III DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan perhatian terhadap aspek keselamatan operasional serta pengembangan layanan digital di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kaltara.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, saat melakukan kunjungan kerja monitoring ke Fuel Terminal Pertamina Tarakan pada pekan lalu. Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti pentingnya penerapan standar keselamatan yang optimal dalam operasional distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menurutnya, pengelolaan SPBU harus terus memperhatikan faktor keselamatan, termasuk ketersediaan dan kelayakan fasilitas penunjang seperti alat pemadam kebakaran di area pengisian BBM.
“Pelayanan SPBU kepada masyarakat sudah cukup baik. Namun, standar keselamatan tetap harus menjadi prioritas. Peralatan seperti alat pemadam kebakaran harus selalu diperbarui dan dipastikan dalam kondisi siap digunakan,” ujarnya.
Selain itu, Jufri juga menyinggung peran Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi dalam mendukung pengelolaan SPBU yang aman dan sesuai standar operasional.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait prosedur keselamatan saat melakukan pengisian BBM, salah satunya dengan memastikan mesin kendaraan dalam kondisi mati sebelum proses pengisian dilakukan.
Di sisi lain, Komisi III DPRD Kaltara juga mendorong pengelola SPBU untuk mengikuti perkembangan teknologi, khususnya dalam hal sistem pembayaran digital.
Menurut Jufri, fasilitas pembayaran non-tunai perlu disediakan agar memudahkan masyarakat yang kini semakin terbiasa melakukan transaksi secara digital.
“Sekarang banyak masyarakat yang tidak lagi membawa uang tunai, apalagi jika fasilitas ATM di sekitar SPBU tidak tersedia. Karena itu, SPBU perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi pembayaran digital,” pungkasnya.***
