TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara menyoroti tingginya tekanan fiskal daerah yang masih membayangi pengelolaan keuangan, salah satunya terlihat dari belum optimalnya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) serta sejumlah kewajiban lainnya.
Hal ini terungkap dalam rapat gabungan komisi DPRD Kaltara bersama perangkat daerah, yang secara khusus membahas kondisi terkini keuangan daerah. Dalam forum tersebut, diketahui bahwa tunggakan DBH masih cukup besar dan belum terselesaikan.
Selain itu, DPRD juga mencermati adanya beban keuangan lain seperti utang kegiatan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang dinilai cukup signifikan dan turut memengaruhi kapasitas fiskal daerah.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, menyampaikan bahwa kondisi ini menunjukkan perlunya langkah penataan yang lebih terukur dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Tekanan fiskal masih tinggi, sehingga dibutuhkan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih baik ke depan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam kondisi tertentu pemerintah daerah harus memprioritaskan penggunaan anggaran untuk kebutuhan operasional serta program prioritas, yang berdampak pada belum maksimalnya penyaluran kewajiban seperti DBH.
Menurutnya, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama agar ke depan perencanaan anggaran dapat dilakukan lebih matang dan tidak mengganggu pemenuhan kewajiban utama daerah.
“Ke depan, perencanaan anggaran harus lebih terukur agar seluruh kewajiban bisa dipenuhi secara bertahap tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah,” tegasnya.***
