JAKARTA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara menyoroti belum meratanya penyaluran Tunjangan Khusus Guru (TKG) di wilayah perbatasan, yang hingga kini masih menjadi keluhan para tenaga pendidik.
Hal tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Komite III DPD RI pada pekan ini. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltara, Ruman Tumbo, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya, penyaluran tunjangan belum berjalan optimal.
“Dari total 39 guru yang terdata sebagai penerima, masih ada yang belum mendapatkan tunjangan tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi TKG, terutama bagi guru yang bertugas di daerah perbatasan yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih.
Ia menegaskan pentingnya dukungan dari DPD RI untuk mendorong adanya kebijakan yang lebih adil dan merata bagi para tenaga pendidik di wilayah terpencil.
“Kami berharap DPD RI dapat membantu menyuarakan persoalan ini di tingkat pusat agar ada solusi yang berpihak pada guru di perbatasan,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menekankan perlunya data yang akurat sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan.
Ia juga mendorong DPRD Kaltara untuk melakukan RDP lanjutan bersama dinas pendidikan dan instansi terkait guna memastikan validitas data penerima TKG.
“Data yang valid sangat penting agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. Hasilnya nanti dapat menjadi bahan tindak lanjut di tingkat pusat,” jelasnya.***
