TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus memperkuat kualitas aparatur sipil negara (ASN) melalui pengembangan kompetensi yang terarah. Hal ini ditandai dengan dibukanya Rapat Koordinasi (Rakor) BPSDM oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltara, Rohadi, di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (26/2).
Mengusung tema tentang kelanjutan kesiapan Corporate University (Corpu) dan penguatan akreditasi lembaga, rakor ini menjadi bagian penting dari strategi pembangunan SDM aparatur periode 2025–2029.
Dalam sambutannya, Rohadi menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar agenda koordinasi rutin, melainkan langkah konkret dalam mendorong transformasi birokrasi di Kaltara.
“Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk membangun tata kelola pemerintahan yang profesional dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Menurutnya, kualitas pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kapasitas ASN sebagai motor penggerak birokrasi. Di tengah tantangan era disrupsi dan dinamika global, ASN dituntut memiliki kompetensi yang adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman.
Peluncuran kesiapan Corporate University pada 2025 disebut sebagai tonggak penting dalam menciptakan sistem pembelajaran terintegrasi yang selaras dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah. Model ini diharapkan mampu menghadirkan pelatihan yang lebih sistematis, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada kinerja.
Selain itu, penguatan akreditasi lembaga pelatihan juga menjadi fokus utama. Akreditasi dipandang sebagai jaminan mutu agar seluruh proses pembelajaran sesuai standar nasional yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
Rohadi mengajak seluruh jajaran BPSDM serta BKPSDM/BKPP kabupaten dan kota untuk memperkuat sinergi dan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam mewujudkan ASN unggul dan tersertifikasi.
“Dengan akreditasi yang kuat, kita memastikan anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan ASN yang profesional dan kompeten,” tegasnya.
Rakor ini diharapkan menghasilkan langkah konkret dengan target yang terukur, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyiapkan SDM aparatur yang siap menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antara BPSDM Kaltara dan BKPSDM Kabupaten Nunukan. (dkisp)
