TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmen dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kaltara sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola keuangan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum dalam kegiatan Exit Meeting bersama tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Kaltara yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (5/5).
Gubernur Zainal bersama jajaran perangkat daerah mengikuti pemaparan hasil pemeriksaan awal terinci atas laporan keuangan Pemprov Kaltara Tahun 2025 yang telah dilaksanakan selama 30 hari.
Dalam arahannya, Gubernur Zainal menyampaikan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Ia mengimbau seluruh perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Tindak lanjut ini diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai batas yang telah ditetapkan,” kata Zainal.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang baik dalam proses penyelesaian tindak lanjut, termasuk apabila terdapat kendala di lapangan.
“Setiap kendala agar dapat segera disampaikan disertai data yang jelas, sehingga dapat dicarikan solusi secara bersama,” jelasnya.
Zainal juga menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK hendaknya dimaknai sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam pengelolaan aset, belanja daerah, hibah dan bantuan, perjalanan dinas, pengadaan barang dan jasa, serta aspek tata kelola keuangan lainnya.
Ia turut mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan keterbukaan dan profesionalisme dalam setiap proses pemeriksaan.
“Melalui keterbukaan, kita dapat mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki untuk peningkatan ke depan,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Zainal menyampaikan apresiasi kepada tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Kaltara atas pelaksanaan audit yang telah berjalan dengan baik.
“Kami menerima hasil pemeriksaan ini sebagai bagian dari upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya. (dkisp)
