NUNUKAN — Petani kelapa sawit di wilayah perbatasan Pulau Sebatik kembali menyampaikan berbagai keluhan, terutama terkait sulitnya memperoleh pupuk serta kendala dalam pemasaran hasil panen. Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara saat kegiatan reses di daerah tersebut.
Anggota DPRD Kalimantan Utara dari Fraksi PKS, Ladullah, menerima sejumlah masukan dari masyarakat ketika menggelar reses masa persidangan tahun 2026 di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Makan Hasanah dan dihadiri kader serta simpatisan partai, tokoh masyarakat, dan warga setempat.
Dalam pertemuan itu, mayoritas warga menyampaikan persoalan yang mereka hadapi di sektor perkebunan kelapa sawit yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat di wilayah perbatasan. Diperkirakan hampir setengah dari penduduk Sebatik bergantung pada sektor perkebunan sawit.
Para petani mengaku dalam beberapa waktu terakhir mengalami kesulitan memperoleh pupuk, terutama pupuk bersubsidi. Mereka menilai distribusi pupuk belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan petani sawit di kawasan perbatasan.
Menanggapi keluhan tersebut, Ladullah menilai pemerintah perlu memastikan distribusi pupuk berjalan lebih efektif agar tidak menyulitkan petani, khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat lokal.
“Di Sebatik ada pupuk dari Indonesia dan ada juga yang berasal dari Malaysia. Selama dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri dan membantu petani mempertahankan produksi, menurut saya itu bagian dari kearifan lokal masyarakat di perbatasan,” ujarnya.
Selain persoalan pupuk, petani juga mengeluhkan hambatan dalam pemasaran buah sawit. Mereka berharap proses distribusi hasil panen tidak dipersulit oleh persoalan komunikasi maupun birokrasi yang dinilai menghambat penjualan hasil kebun.
Menurut Ladullah, kelancaran rantai distribusi hasil pertanian menjadi faktor penting agar petani dapat memperoleh pendapatan yang stabil.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk mengevaluasi sistem distribusi pupuk sekaligus memastikan kebutuhan sarana produksi bagi petani sawit di wilayah perbatasan dapat terpenuhi dengan baik.
Ia juga menyoroti bahwa selama ini alokasi pupuk bersubsidi lebih banyak diarahkan ke sektor hortikultura, sehingga petani kelapa sawit di daerah perbatasan sering kali belum mendapatkan perhatian yang memadai.
“Kami berharap akses pupuk dapat dipermudah dan pemasaran hasil panen tidak dipersulit. Harapan petani sebenarnya sederhana, mereka hanya ingin hasil kebun bisa dijual dengan lancar,” katanya.
Sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi, Ladullah menegaskan akan membawa seluruh aspirasi masyarakat tersebut ke dalam pembahasan resmi di DPRD Kalimantan Utara.
Ia berharap pemerintah provinsi dapat segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan sarana produksi bagi petani di wilayah perbatasan.
“Semua aspirasi masyarakat hari ini akan kami teruskan kepada pemerintah provinsi agar ada solusi nyata. Masyarakat perbatasan harus bisa menikmati hasil kebun dan sumber daya yang mereka miliki secara maksimal,” pungkasnya.***
