TARAKAN – Beredarnya Minyakita dengan takaran yang “kurang waras” di Kota Tarakan memicu reaksi keras dari anggota Komisi II DPRD Tarakan, Abdul Kadir, ST. Politisi PAN ini geram melihat masyarakat dirugikan oleh “aksi koboi” sejumlah distributor yang dinilai hanya mementingkan keuntungan sendiri.
“Saya heran, kok bisa ya distributor seenaknya mengurangi takaran Minyakita? Ini kan barang subsidi, buat rakyat, bukan buat diakali!” ujar Abdul Kadir saat ditemui awak media, Senin sore (17/03/25).
Dia mempertanyakan sikap para agen dan distributor yang terkesan asal jual tanpa memeriksa ulang produk sebelum didistribusikan. “Harusnya mereka lebih teliti. Ini kan kebutuhan dasar masyarakat, bukan sembarang barang. Jangan sampai rakyat yang sudah susah, malah jadi korban lagi,” tegasnya.
Menurut Abdul Kadir, Minyakita seharusnya menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng masyarakat dengan harga terjangkau. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. “Minyakita ini kan subsidi dari pemerintah, tapi kok malah dikurangi takarannya? Ini namanya ‘nakal tingkat dewa’! Distributor cari untung, rakyat yang jadi korban,” sindirnya.
Dia juga mengungkapkan fakta mengejutkan: dari kemasan yang seharusnya berisi 1.000ml liter, ternyata isinya cuma 900ml “Bayangkan, kurang 100 ml! Kalau yang beredar ratusan juta kemasan, berapa besar kerugiannya? Ini bukan cuma soal uang, tapi juga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Abdul Kadir pun mempertanyakan aturan yang mengatur kewajiban agen dan distributor untuk memeriksa ulang produk sebelum diedarkan. “Apakah ada aturan yang mewajibkan mereka mengecek ulang? Kalau belum ada, ini harus segera dibuat. Jangan sampai masyarakat terus jadi korban,” tegasnya.
Dia menambahkan, agen dan distributor seharusnya punya tanggung jawab sosial. “Jangan cuma jualan, terus lepas tangan. Kalau ada masalah, mereka bilang, ‘Saya cuma distributor, saya tidak tahu.’ Ini namanya enggak profesional!” sindirnya.
Politisi PAN ini juga menekankan pentingnya regulasi yang melindungi hak-hak masyarakat. “Agen harus ikut menjaga mutu dan keamanan produk. Jangan cuma mikir untung, tapi lupa tanggung jawab. Kasihan rakyat yang sudah susah, malah ditipu lagi,” ujarnya.
Untuk langkah selanjutnya, Abdul Kadir menyatakan bahwa Komisi II DPRD Tarakan akan mengundang dinas terkait dan para distributor untuk klarifikasi. “Kami belum menjadwalkan hearing, tapi kemungkinan besar setelah Lebaran. Ini penting agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Sudah cukup rakyat jadi korban,” tutupnya.***(ARM02)
