TANJUNG SELOR — Dukungan terhadap pengembangan literasi di Kalimantan Utara dinilai perlu diperkuat melalui sistem penganggaran yang tersedia di DPRD, termasuk melalui Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Vamelia, meminta agar program-program di sektor literasi dan perpustakaan dapat diakomodasi dalam sistem usulan Pokir DPRD.
Menurutnya, saat ini masih terdapat kendala ketika anggota DPRD ingin mengusulkan bantuan bagi para penggiat literasi karena belum tersedia menu khusus terkait sektor tersebut dalam sistem usulan.
“Kami ingin membantu para penggiat literasi di daerah, tetapi ketika dimasukkan ke dalam sistem usulan Pokir ternyata belum ada menu yang mengakomodasi sektor perpustakaan dan literasi,” ujarnya.
Ia menilai kondisi ini perlu segera diperbaiki agar dukungan terhadap kegiatan literasi dapat disalurkan secara lebih nyata melalui program yang diusulkan DPRD.
Untuk itu, Vamelia mendorong agar Dinas Perpustakaan dan Literasi Kalimantan Utara dapat berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Riset Daerah Kalimantan Utara guna menyesuaikan kamus usulan dalam sistem Pokir.
Dengan adanya penyesuaian tersebut, diharapkan sektor literasi dapat masuk dalam daftar program yang dapat diusulkan melalui Pokir anggota DPRD.
“Saya berharap Dinas Perpustakaan dan Literasi dapat bekerja sama dengan Bappeda agar kamus Pokir DPRD bisa mengakomodasi sektor ini. Dengan begitu kami dapat memberikan dukungan nyata kepada para penggiat literasi di daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penguatan literasi merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Karena itu, menurutnya dukungan terhadap kegiatan literasi harus difasilitasi secara maksimal agar dapat berkembang di berbagai wilayah Kalimantan Utara.
“Literasi sangat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dukungan terhadap para penggiat literasi harus benar-benar difasilitasi,” pungkasnya.***
