TANJUNG SELOR – Anggota Komisi VII DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Utara (Kaltara), Hj Rahmawati SH mendorong agar pengembangan kendaraan listrik nasional diikuti dengan penyediaan produk yang terjangkau bagi masyarakat di daerah.
Apalagi, kendaraan listrik Kaltara saat ini belum banyak digunakan. Namun, kendaraan berbasis listrik berpotensi menjadi pilihan masyarakat ke depan, sehingga persoalan harga dan kesiapan infrastruktur perlu diperhatikan sejak awal.
“Di Kaltara kendaraan listrik seperti mobil dan motor listrik belum booming, tapi mungkin ke depan akan jadi pilihan masyarakat,” kata Rahmawati dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pengembangan Ekosistem dan Daya Saing Industri Kendaraan Listrik Nasional, Senin (21/9/2026)
Politisi Gerindra itu menilai harga menjadi salah satu faktor penting agar kendaraan listrik dapat diterima lebih luas. Selain itu, produk yang tersedia di pasaran diharapkan tidak hanya menyasar masyarakat dengan kemampuan ekonomi tertentu tetapi juga dapat dijangkau petani, pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kesiapan infrastruktur pengisian daya atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) juga harus disiapkan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pertumbuhan kendaraan listrik harus diikuti penyediaan fasilitas pengisian yang memadai. Jangan sampai jumlah kendaraan meningkat, sementara masyarakat kesulitan mencari tempat untuk mengisi daya.
“Selain harga dan charger, aspek keamanan kendaraan juga menjadi perhatian. Pengembangan kendaraan listrik pun harus memastikan produk yang beredar memenuhi standar keselamatan,” tegasnya.
Dijelaskannya, kondisi geografis Kaltara menjadi pertimbangan tersendiri dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Selain wilayah perkotaan seperti Tarakan dan Tanjung Selor, Kaltara memiliki kawasan pedalaman, kepulauan dan perbatasan dengan jarak antardaerah yang cukup jauh.
