JAKARTA – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama Sekretaris DPRD Kaltara turut menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) Tahun 2025. Agenda nasional tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis (4/12/25).
Rakernas ini sekaligus menjadi momentum penting dengan dilakukannya pengukuhan pengurus baru ADPSI dan ASDEPSI masa bakti 2025–2030 oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.
Pengukuhan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi DPRD provinsi di seluruh Indonesia, termasuk kesekretariatan dalam mendukung tugas-tugas kelembagaan.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menegaskan bahwa DPRD memiliki posisi strategis dalam memastikan jalannya pemerintahan daerah. Ia mengingatkan agar setiap program yang disetujui benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.
“Saya minta agar DPRD memastikan program yang dijalankan tepat sasaran. Jangan sampai ada anggaran yang disahkan tetapi tidak memberi dampak. Di sinilah pentingnya fungsi pengawasan DPRD,” ujar Tito.
Selain itu, Tito menyoroti pentingnya pembenahan regulasi daerah. Ia menilai banyak hambatan pembangunan terjadi karena aturan yang membingungkan atau tidak adaptif dengan kebutuhan di lapangan. Karena itu, DPRD didorong untuk memperkuat fungsi legislasi agar regulasi yang dihasilkan responsif terhadap kondisi daerah.
Sementara itu, Ketua Umum ADPSI terpilih yang juga Ketua DPRD Jawa Barat, Dr. H. Buky Wibawa Karya Guna, M.Si., menyampaikan bahwa Rakernas I telah merumuskan sejumlah rekomendasi untuk disampaikan kepada Mendagri. Rekomendasi ini merupakan hasil diskusi lintas provinsi untuk merespons tantangan penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang.
Pada periode kepengurusan 2025–2030, Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, SE., M.M., mendapat amanah sebagai Wakil Ketua III ADPSI. Di sisi lain, Sekretaris DPRD Kaltara, Dr. H. Mohammad Pandi, SH., M.AP., juga dipercaya sebagai Wakil Ketua III dalam struktur kepengurusan ASDEPSI.
Sebagai penanda resmi dimulainya kepengurusan baru, Mendagri Tito Karnavian menyerahkan pataka ADPSI kepada Ketua Umum ADPSI, Buky Wibawa Karya Guna. Momen tersebut diharapkan menjadi titik awal bagi pengurus ADPSI dan ASDEPSI untuk memperkuat koordinasi serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di seluruh Indonesia melalui kolaborasi pusat–daerah yang lebih solid.***
