TARAKAN – DPRD Kalimantan Utara menaruh perhatian khusus pada keberlangsungan program jaminan kesehatan dan beasiswa di tengah kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan.
Anggota DPRD Kaltara dari Partai NasDem, Supa’ad Hadianto, mengungkapkan bahwa penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah daerah berdampak pada sejumlah sektor penting, termasuk pendidikan dan layanan kesehatan.
Menurutnya, DPRD saat ini tengah mengkaji secara mendalam kebijakan pengurangan belanja agar tetap memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat.
“Pembahasan dilakukan dengan sangat hati-hati, terutama pada sektor pelayanan dasar seperti kesehatan yang tidak boleh terganggu,” ujarnya.
Ia menegaskan, kepesertaan BPJS menjadi salah satu fokus utama karena berkaitan langsung dengan akses layanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi kelompok kurang mampu.
Di sisi lain, Supa’ad juga menyoroti dampak keterbatasan fiskal terhadap sektor pendidikan, terutama pada anggaran beasiswa yang mengalami penurunan signifikan.
Dari sebelumnya Rp20 miliar, anggaran beasiswa kini hanya tersisa Rp5 miliar setelah dipangkas sekitar Rp15 miliar.
“Kondisi ini mencerminkan bahwa keuangan daerah sedang dalam tekanan yang cukup berat,” katanya.
Ia menilai, pemangkasan tersebut berpotensi memengaruhi akses pendidikan, terutama bagi pelajar yang bergantung pada bantuan beasiswa untuk melanjutkan studi.
“Beasiswa ini sangat membantu masyarakat. Jika anggarannya berkurang drastis, tentu dampaknya akan langsung dirasakan,” ujarnya.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, DPRD Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami akan berupaya memastikan prioritas anggaran tetap menyentuh kebutuhan masyarakat, meskipun kondisi fiskal saat ini cukup berat,” tutupnya.***
