TARAKAN – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps HMI-Wati (Kohati) Cabang Tarakan periode 2026–2027 resmi dilantik oleh Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) HMI Kalimantan Timur–Kalimantan Utara (Kaltim-Kaltara), Ashan Putra Pradana, di Kantor Badan Penghubung (Banhub) Provinsi Kalimantan Utara, Jalan Reformasi RT 11, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Jumat (16/10/2026).
Pelantikan tersebut dihadiri Anggota DPD RI Herman, S.H., Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Jufri Budiman, perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Ketua DPRD Kota Tarakan, serta para senior HMI dan kader HMI Cabang Tarakan.
Ketua Umum HMI Cabang Tarakan, Fadhil Qobus, mengatakan kepengurusan baru mengusung tema “Titik Temu HMI, Rekonstruksi Perjuangan HMI Cabang Tarakan dalam Lingkar Kaderisasi yang Progresif dan Berdampak.”
Menurut Fadhil, tema tersebut berangkat dari keinginan untuk menyatukan berbagai latar belakang dan kelompok di internal organisasi. Ia menegaskan, perbedaan pandangan maupun latar belakang kader seharusnya menjadi kekuatan untuk membangun persatuan, bukan menciptakan sekat.
“Perbedaan yang ada di dalam HMI Cabang Tarakan harus bertemu pada satu titik. Perbedaan bukan alasan untuk membangun sekat, melainkan menjadi dasar untuk bersatu dalam menjalankan agenda kaderisasi internal dan kerja-kerja sosial,” ujarnya.
Perkuat Tradisi Intelektual dan Kaderisasi
Fadhil menyampaikan, salah satu fokus kepengurusan periode 2026–2027 adalah membangun kembali tradisi intelektual di kalangan mahasiswa melalui kajian, diskusi, dan forum akademis yang membahas berbagai persoalan sosial.
Isu kepemudaan, ekonomi, politik, hingga hukum akan menjadi bagian dari ruang diskusi yang dikembangkan. Melalui kegiatan tersebut, HMI diharapkan mampu membentuk kader yang kritis, memiliki argumentasi berbasis data dan fakta, serta mampu merespons persoalan masyarakat.
Ia menambahkan, HMI Cabang Tarakan ingin menjalankan peran sebagai organisasi mahasiswa yang tidak hanya aktif dalam kegiatan internal, tetapi juga mampu menyampaikan aspirasi masyarakat melalui gerakan yang terukur.
“Kami ingin membangun kultur intelektual melalui kajian dan diskusi. Hasil kajian yang disusun berdasarkan data dan fakta selanjutnya dapat dituangkan dalam gerakan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah atau pihak yang berwenang,” katanya.
Siapkan Program Sosial untuk Masyarakat
Selain penguatan kaderisasi, kepengurusan baru HMI Cabang Tarakan juga merencanakan sejumlah program sosial yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Salah satu gagasan yang sedang dipertimbangkan adalah program pasar gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan pokok.
Fadhil menjelaskan, program tersebut masih memerlukan perumusan lebih lanjut melalui rapat dan penyusunan program kerja masing-masing bidang kepengurusan.
Menurutnya, program sosial itu merupakan bagian dari upaya HMI untuk menghadirkan kegiatan yang tidak hanya berorientasi pada organisasi, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia berharap, setelah kepengurusan memperoleh legalitas dan menyelesaikan tahapan konsolidasi, berbagai gagasan tersebut dapat diterjemahkan menjadi program kerja yang realistis dan berkelanjutan.
Demonstrasi sebagai Sarana Penyampaian Aspirasi
Fadhil juga menyinggung peran demonstrasi sebagai salah satu bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa. Ia menegaskan, aksi demonstrasi yang dilakukan HMI pada prinsipnya ditujukan untuk menyampaikan kritik terhadap persoalan maupun kebijakan yang dinilai perlu mendapat perhatian publik.
Menurutnya, gerakan mahasiswa harus dibangun melalui argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tetap memperhatikan ketertiban umum.
Ia menilai, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari partisipasi mahasiswa dalam kehidupan demokrasi, sekaligus upaya mendorong masyarakat memahami persoalan publik dan dampak kebijakan terhadap kebutuhan dasar mereka.
Ke depan, Fadhil berharap HMI Cabang Tarakan dapat menjalankan fungsi intelektual dan advokasi secara beriringan, dengan menjadikan kepentingan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menentukan arah gerakan organisasi.
Badko HMI Dorong Rekonsiliasi dan Konsolidasi Organisasi
Sementara itu, Ketua Umum Badko HMI Kaltim-Kaltara, Ashan Putra Pradana, menyampaikan bahwa pelantikan merupakan awal dari tanggung jawab kepengurusan untuk menjalankan roda organisasi selama satu periode ke depan.
Ia menekankan pentingnya rekonsiliasi internal setelah dinamika yang terjadi dalam proses demokrasi organisasi. Menurutnya, konsolidasi menjadi fondasi penting agar seluruh unsur kepengurusan dapat bekerja bersama dalam menjalankan program.
Ashan juga mendorong pengurus baru segera menggelar rapat kerja dan kegiatan peningkatan kapasitas atau upgrading bagi para pengurus.
Langkah tersebut diperlukan untuk merumuskan arah kebijakan, prioritas program, serta desain gerakan HMI Cabang Tarakan selama periode 2026–2027.
“Hal pertama yang harus dilakukan setelah pelantikan adalah rekonsiliasi organisasi. Selanjutnya, teman-teman perlu menyusun program kerja dan melakukan upgrading kepengurusan agar memiliki peta jalan yang jelas selama satu periode,” ujarnya.
Ashan mengakui, dinamika internal merupakan bagian dari proses organisasi. Ia menyinggung proses pelantikan yang disebutnya sempat menunggu sekitar lima bulan akibat berbagai dinamika yang terjadi.
Meski demikian, ia mengajak pengurus yang baru dilantik menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan soliditas organisasi.
Ia berharap kepengurusan HMI Cabang Tarakan mampu menyusun agenda yang terarah dan menjalankan program secara konsisten, baik dalam pengembangan kader maupun pelaksanaan gerakan sosial kemasyarakatan.
Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum bagi HMI dan Kohati Cabang Tarakan untuk memperkuat konsolidasi internal, mengembangkan tradisi intelektual, serta membangun gerakan mahasiswa yang responsif terhadap persoalan masyarakat di Kota Tarakan dan Kalimantan Utara. (****)
