TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, menegaskan pentingnya penempatan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang merata dan tepat sasaran, terutama pada sektor-sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, kebijakan penambahan PPPK tidak hanya berorientasi pada jumlah, tetapi harus didasarkan pada perencanaan yang matang agar mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan.
“Penempatan tenaga harus benar-benar diarahkan ke sektor strategis yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Ia menyoroti sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas, mengingat masih adanya ketimpangan distribusi tenaga pengajar, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah terpencil.
Selain itu, sektor kesehatan juga dinilai membutuhkan perhatian serius, terutama dalam pemerataan tenaga medis di fasilitas layanan seperti puskesmas dan rumah sakit daerah.
“Jangan sampai masih ada daerah yang kekurangan tenaga guru maupun tenaga kesehatan. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Achmad Djufrie berharap pemerintah daerah dapat memastikan bahwa penambahan PPPK benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau.
“Yang utama bukan sekadar menambah jumlah, tetapi memastikan kehadiran PPPK mampu meningkatkan pelayanan secara merata,” pungkasnya.***
