TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) melaksanakan Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027 untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB), dengan menekankan prinsip transparansi, keadilan dan pemerataan akses pendidikan.
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Gabungan Dinas 2, Senin (20/4), dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa SPMB merupakan sistem baru yang menggantikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dengan tujuan menghadirkan proses seleksi yang lebih terbuka dan merata.
“SPMB dirancang agar proses penerimaan murid lebih transparan, adil dan bisa diakses semua kalangan,” kata Datu Iqro.
Ia menjelaskan, pengembangan SPMB berfokus pada tiga pilar utama, yaitu digitalisasi dan efisiensi, akuntabilitas, serta inklusivitas.
Menurutnya, digitalisasi dan efisiensi bertujuan mempermudah akses pendaftaran tanpa prosedur yang rumit. Sementara akuntabilitas memastikan setiap calon murid dinilai secara objektif sesuai aturan. Adapun inklusivitas memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
“Sosialisasi ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah,” jelasnya.
Di tengah perubahan ini, Datu Iqro juga menegaskan pentingnya koordinasi dan sinergi antar pihak agar pelaksanaan SPMB berjalan tertib, transparan dan akuntabel.
Ia mengimbau seluruh pihak untuk menyosialisasikan SPMB dengan baik kepada masyarakat serta menjalankan prosesnya secara jujur dan penuh tanggung jawab, serta menjunjung tinggi integritas.
“Mari jadikan momentum ini sebagai langkah bersama untuk menghadirkan layanan pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas bagi seluruh anak-anak di provinsi Kaltara,” tegasnya.
Turut hadir Ketua dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kaltara, Maria Ulfah, S.E., M.Si., dan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltara, Andrianus Hendro Triatmoko, ST., MT. (dkisp)
