NUNUKAN — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Komisi III, Rismanto, menilai investasi yang terarah dan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan daerah, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan.
Menurutnya, Nunukan memiliki berbagai potensi sumber daya yang dapat dikembangkan, mulai dari sektor perkebunan, perikanan, hingga aktivitas perdagangan lintas batas. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan investasi yang kuat agar dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Nunukan merupakan beranda terdepan negara. Potensinya sangat besar, tetapi perlu dukungan investasi yang serius dari pemerintah maupun pihak swasta,” ujar Rismanto, Selasa (03/03/2026).
Ia menjelaskan, salah satu tantangan utama dalam menarik investor ke wilayah Kaltara adalah keterbatasan infrastruktur dasar. Ketersediaan jalan yang memadai, pasokan listrik, serta akses logistik yang lancar dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung iklim investasi.
Rismanto menegaskan, tanpa perbaikan infrastruktur tersebut, peluang masuknya investasi akan sulit berkembang secara optimal.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kemudahan perizinan serta kepastian hukum bagi para investor. Menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih aktif dalam mempromosikan potensi unggulan daerah agar dapat menarik minat investasi baru.
“Daerah harus memiliki peta jalan investasi yang jelas, mulai dari sektor prioritas hingga skema insentif yang ditawarkan kepada investor,” tegasnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi III DPRD Kaltara akan terus mengawal berbagai proyek strategis agar investasi yang masuk tidak hanya berorientasi pada nilai proyek semata, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia berharap sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan DPRD dapat mempercepat pembangunan di Kaltara sehingga daerah ini mampu menjadi salah satu tujuan investasi baru di kawasan utara Indonesia.
“Investasi yang masuk harus memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sekadar angka dalam laporan pembangunan,” pungkasnya.***
