TARAKAN – Dugaan perlakuan diskriminatif mencuat di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Tarakan. Seorang narapidana bernama Khaeruddin Arief Hidayat, melalui pihak keluarga, resmi mengadukan Kepala Lapas (Kalapas) Tarakan beserta sejumlah instansi terkait ke DPR, Ombudsman RI, hingga Komisi Informasi, lantaran hak pembebasan bersyarat (PB) yang dinilai terhambat akibat perbedaan penafsiran aturan antara Lapas dan Kejaksaan.
Pengaduan tersebut disampaikan melalui surat resmi tertanggal 27 Januari 2026, yang ditujukan kepada Kepala Lapas Kelas II-A Tarakan, Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, serta Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Kalimantan Timur.
Dalam surat itu, keluarga menyatakan bahwa hingga kini pengusulan pembebasan bersyarat terhadap Khaeruddin belum dilakukan, meskipun secara substantif seluruh persyaratan telah terpenuhi, termasuk telah menjalani dua pertiga (2/3) masa pidana.
Salah satu poin utama yang dipersoalkan adalah terkait penggantian kerugian negara. Keluarga merujuk pada amar putusan Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa apabila terpidana tidak mampu membayar uang pengganti, maka aset dapat disita dan dilelang oleh negara.
“Faktanya, Kejaksaan telah melakukan penyitaan dan proses pelelangan terhadap aset keluarga kami. Artinya, mekanisme penggantian kerugian negara telah dijalankan sesuai amar putusan,” tulis keluarga dalam surat tersebut.
Namun demikian, pihak Lapas Tarakan disebut tetap mensyaratkan bukti pembayaran uang pengganti secara tunai sebagai kelengkapan administrasi pengusulan pembebasan bersyarat.
Persyaratan ini dinilai tidak sinkron dengan mekanisme yang telah ditempuh Kejaksaan, karena penggantian dilakukan melalui penyitaan dan pelelangan aset, bukan pembayaran langsung oleh keluarga terpidana.
Selain itu, keluarga juga menyoroti lambannya penerbitan Surat Keputusan (SK) pembebasan bersyarat dari pusat yang kerap memakan waktu berbulan-bulan, meskipun seluruh persyaratan dinyatakan lengkap. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan tidak adanya kepastian waktu serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas.
“Perbedaan durasi proses antar kasus menunjukkan adanya ketidakpastian hukum. Hal ini tidak sejalan dengan semangat pembinaan pemasyarakatan, pengurangan jumlah narapidana, serta efisiensi beban negara sebagaimana arahan Presiden,” tulis keluarga.
Bahkan, keluarga mempertanyakan apakah Lapas Tarakan tidak konsisten dalam menjalankan SOP, atau justru tidak memiliki SOP yang jelas terkait mekanisme pengusulan pembebasan bersyarat.
Ketidaksinkronan antara Lapas dan Kejaksaan tersebut dinilai sangat merugikan pihak keluarga. Di satu sisi, aset telah disita dan dilelang oleh negara, sementara di sisi lain terpidana tetap harus menjalani masa pidana lebih lama akibat terhambatnya proses administrasi pembebasan bersyarat.
“Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian ganda, karena penahanan terus berjalan sementara aset tetap dilelang,” tegas keluarga.
Diadukan ke DPR hingga Ombudsman
Atas dasar itu, keluarga meminta seluruh instansi terkait segera memberikan klarifikasi tertulis serta melakukan sinkronisasi penerapan aturan, guna menjamin hak-hak terpidana sesuai dengan asas kepastian hukum dan keadilan.
Surat pengaduan tersebut antara lain juga ditembuskan kepada DPRD Kota Tarakan, DPRD Provinsi Kalimantan Utara, LBH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Utara, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara, dan DPR RI Komisi III Bidang Hukum. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Lapas Kelas II-A Tarakan maupun Kejaksaan Negeri Tarakan terkait aduan tersebut.***(ARM02)
