TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Jusuf SK Tarakan agar semakin aman, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara, Dr. Usman, SKM., M.Kes., saat mewakili Gubernur Kaltara membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 di Hall A Lantai 6 RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan, Senin (10/8).
Usman menegaskan, FKP bukan sekadar kegiatan rutin atau formalitas administrasi. Forum ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan, penerapan, hingga evaluasi standar pelayanan publik.
“Forum ini menjadi ruang komunikasi antara rumah sakit dan masyarakat agar pelayanan semakin terbuka, bertanggung jawab, dan mengutamakan keselamatan pasien,” kata Usman.
Sebagai rumah sakit rujukan provinsi sekaligus pusat rujukan tertinggi di wilayah perbatasan, RSUD dr. H. Jusuf SK memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kaltara.
Atas peran tersebut, Pemprov Kaltara menyampaikan apresiasi kepada para dokter, tenaga kesehatan, serta seluruh staf administrasi yang terus menjaga kualitas pelayanan rumah sakit.
Usman menyebut peningkatan mutu layanan akan dilakukan melalui tiga langkah utama. Pertama, modernisasi fasilitas medis untuk memastikan sarana dan prasarana tersedia serta dapat digunakan secara optimal.
Kedua, penguatan transformasi digital melalui penerapan pendaftaran secara daring dan Rekam Medis Elektronik (RME). Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar tenaga kesehatan semakin kompeten dan profesional.
Ia juga mengajak masyarakat menyampaikan kritik dan saran secara konstruktif, terutama terkait fasilitas maupun pelayanan petugas di lapangan.
“Masukan dari masyarakat penting agar standar pelayanan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, Usman menilai sinergi lintas sektor perlu terus diperkuat agar program rumah sakit sejalan dengan arah pembangunan kesehatan di Kaltara.
Melalui FKP tersebut, Pemprov Kaltara berharap dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang menjadi bahan perbaikan pelayanan RSUD dr. H. Jusuf SK secara berkelanjutan. (dkisp)
