TANJUNG SELOR — Dominasi pemilih muda pada Pemilu 2029 diperkirakan semakin kuat. Di Kalimantan Utara, kelompok generasi yang akrab dengan teknologi ini dipandang sebagai aset besar, namun sekaligus tantangan dalam menjaga kualitas demokrasi.
Anggota DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, menegaskan bahwa semakin besarnya jumlah pemilih muda harus diimbangi dengan peningkatan literasi politik, terutama di tengah derasnya arus informasi digital.
“Perkiraannya, sekitar 60 persen pemilih pada 2029 adalah anak muda. Ini modal besar bagi demokrasi, tapi juga pekerjaan rumah kita semua. Yang harus dipersiapkan bukan hanya jumlah pemilih, tetapi kualitas mereka,” ujarnya.
Ia menilai kemampuan berpikir kritis menjadi bekal utama bagi pemilih muda agar tidak mudah terpengaruh informasi keliru, kampanye negatif, maupun narasi provokatif di media sosial.
“Anak-anak muda ini paling aktif berselancar di media sosial. Mereka harus mampu memilah informasi. Pilihan politik itu harus lahir dari nalar, bukan sekadar ikut-ikutan tren digital,” tegas Supa’ad.
Menurutnya, dunia pendidikan memiliki peran penting dalam memperkuat pemahaman politik generasi muda. Ia menyebut sekolah, perguruan tinggi, hingga komunitas menjadi ruang pembelajaran demokrasi yang efektif.
“Pendidikan politik tidak bisa hanya dilakukan menjelang pemilu. Harus berkelanjutan lewat aktivitas di sekolah, kampus, hingga kegiatan di masyarakat,” jelasnya.
Lebih jauh, Supa’ad menekankan bahwa pemerintah daerah dan DPRD turut berkewajiban menyediakan ruang partisipasi bagi generasi muda dalam pembangunan daerah.
“Ketika anak muda dilibatkan dalam forum-forum diskusi, kegiatan kepemudaan, atau program sosial, mereka akan merasa menjadi bagian dari perubahan. Bukan hanya penonton, tapi aktor,” katanya.
Ia juga mendorong anak muda untuk menjadi teladan dalam menjaga etika berdiskusi dan sikap toleran di tengah perbedaan pilihan politik.
“Anak muda harus bisa menunjukkan bahwa perbedaan politik tidak boleh menjadi alasan untuk saling menjauh. Justru mereka yang harus memberi contoh tentang bagaimana berdialog secara santun,” tuturnya.
Supa’ad mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga organisasi masyarakat, untuk bersinergi memperkuat literasi politik di Kaltara.
“Kita ingin pemilih muda yang bukan sekadar datang ke TPS, tetapi memahami mengapa mereka memilih dan bagaimana keputusan itu berdampak pada masa depan daerah,” pungkasnya.***
