JAKARTA – Pansus IV DPRD Kalimantan Utara mendorong agar kebijakan literasi yang tengah disusun mampu beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi, termasuk perubahan pola masyarakat dalam mengakses informasi di era digital.
Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional RI, yang membahas berbagai tantangan literasi, mulai dari kemajuan teknologi informasi hingga peran kecerdasan buatan (AI) dalam mengubah cara masyarakat memperoleh dan mengelola informasi.
Selain itu, Pansus juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan perpustakaan serta pemerataan distribusi bahan bacaan sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem literasi yang inklusif.
Ketua Pansus IV, Syamsuddin Arfah, menegaskan bahwa kebijakan literasi tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan konvensional, melainkan harus mengikuti dinamika perkembangan zaman.
“Literasi harus mampu beradaptasi dengan teknologi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), perhatian juga difokuskan pada pemerataan akses bahan bacaan hingga ke tingkat keluarga.
“Akses terhadap bahan bacaan perlu diperluas, baik dalam bentuk cetak maupun digital, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakannya,” jelasnya.***
