NUNUKAN – Sebanyak 13 titik Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal akan dibangun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) pada 2026 untuk memperluas akses listrik di wilayah perbatasan dan pedalaman. Salah satu lokasi prioritas berada di Kecamatan Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan, yang akan melayani ratusan warga dan fasilitas umum di kawasan perbatasan.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., yang diwakili Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Ir. Yosua Batara Payangan, S.T., M.Si., pada kegiatan Sosialisasi Konservasi Energi dan Penyediaan Kelistrikan di Wilayah Perbatasan dan Prioritas Pedalaman di Kecamatan Lumbis Pansiangan, Jumat (29/5).
Dalam sambutan gubernur yang dibacakannya, Yosua menegaskan bahwa wilayah perbatasan memiliki posisi strategis sebagai beranda terdepan negara sehingga harus memperoleh perhatian pembangunan yang setara dengan wilayah lainnya.
“Wilayah perbatasan bukan halaman belakang, melainkan beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus mendapatkan perhatian dan pelayanan pembangunan secara maksimal,” kata Yosua.
Untuk mendukung peningkatan akses energi, Pemprov Kaltara telah menyiapkan roadmap ketenagalistrikan lima tahun ke depan. Pada tahun 2026, pemerintah merencanakan pembangunan PLTS komunal di 13 titik yang tersebar di Kaltara.
Salah satu lokasi yang menjadi prioritas berada di Kelompok Desa Panas, Kecamatan Lumbis Pansiangan. Infrastruktur tersebut direncanakan melayani sekitar 109 rumah, 15 fasilitas umum, serta memberikan manfaat bagi 658 jiwa atau sekitar 150 kepala keluarga.
Selain pembangunan infrastruktur kelistrikan, pemerintah juga mengajak masyarakat menerapkan pola penggunaan energi yang hemat dan efisien sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan energi.
Pemprov Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, PLN, dan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat pemerataan akses listrik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Komisi VII, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., yang membuka ruang dialog bersama masyarakat dan para kepala desa di Kecamatan Lumbis Pansiangan.
Dalam diskusi tersebut, masyarakat juga menyampaikan berbagai aspirasi terkait akses transportasi, layanan kesehatan, dan kebutuhan air bersih yang masih memerlukan perhatian bersama. (dkisp)
