TANJUNG SELOR – DPRD Kalimantan Utara menekankan pentingnya penataan ulang strategi fiskal daerah setelah terjadi penurunan pendapatan yang berdampak pada alokasi APBD. Pemerintah provinsi diminta bergerak cepat agar pembangunan di Kaltara tetap berjalan sesuai target.
Anggota DPRD Kaltara, Hendri Tuwi, mengatakan bahwa sektor-sektor potensial harus segera menjadi fokus optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai pemungutan pajak seperti pajak kendaraan bermotor dan PBBKB masih memiliki celah yang harus diperbaiki.
“Penertiban pajak kendaraan dan PBBKB harus menjadi prioritas agar potensi PAD tidak terbuang percuma. Sektor energi, perikanan, minerba, hingga kehutanan juga bisa menyumbang lebih besar jika dikelola maksimal,” jelas Hendri.
Ia menambahkan bahwa transformasi digital dalam sistem perpajakan daerah sangat mendesak untuk menutup kebocoran penerimaan.
“Kalau sistem digitalnya tidak kuat, kebocoran pasti terjadi. Dan ini yang menghambat PAD kita berkembang,” tegasnya.
Selain penguatan sektor penerimaan pemerintah, Hendri mengingatkan bahwa kontribusi dunia usaha melalui CSR serta komitmen perusahaan di sektor pertambangan dan perkebunan masih belum optimal.
“Potensi kontribusi swasta sangat besar. Pemerintah harus lebih intensif menjalin kolaborasi agar pembangunan daerah juga mendapat dukungan nyata dari mereka,” ujarnya.
Politisi muda tersebut menegaskan seluruh upaya penguatan fiskal harus dilakukan secara terintegrasi, bukan sporadis atau parsial.
“Ketahanan fiskal kita bergantung pada kemampuan memanfaatkan potensi daerah. Tidak boleh hanya mengandalkan dana transfer pusat,” katanya.
Hendri juga menekankan perlunya evaluasi berkala terhadap pendapatan dan alokasi belanja daerah agar langkah kebijakan dapat disesuaikan dengan cepat saat terjadi tantangan baru.
“Dengan strategi fiskal yang adaptif, pembangunan tidak akan mandek di tengah jalan dan layanan publik tetap berjalan optimal. Itu yang kami dorong untuk masyarakat Kaltara,” tandasnya.***
