TANA TIDUNG – Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tana Tidung (KTT), Kalimantan Utara, kembali menjadi sorotan akibat indikasi kuat penyimpangan dan ketidaktepatan sasaran. Mantan anggota DPRD KTT dua periode, Michael Yunus, membongkar sejumlah fakta yang mengarah pada praktik pembangunan yang tidak berpihak pada kebutuhan riil masyarakat, bahkan diduga menjadi ajang mencari keuntungan oleh segelintir pihak.
Michael menilai arah pembangunan di KTT kehilangan arah dan prioritas. Alih-alih membenahi ruas jalan vital yang menjadi urat nadi perekonomian warga, anggaran justru dikucurkan untuk proyek-proyek yang tidak mendesak. “Kasihan masyarakat kita. Jalan di Seputuk, Bebatu, dan Supa seharusnya jadi prioritas utama. Faktanya? Jalan rusak parah, anak-anak sekolah sampai harus mendorong motornya. Ini potret kegagalan yang menyedihkan,” tegas Michael, Minggu (12/10/2025).
Ia mempertanyakan alasan anggaran perawatan jalan yang pernah diusulkan DPRD hingga miliaran rupiah tak kunjung direalisasi. Akibatnya, setiap musim hujan, kawasan itu terendam dan menjadi kubangan lumpur, memutus akses dan melumpuhkan ekonomi warga.
Sorotan tajam juga ditujukan pada proyek Pusat Pemerintahan (Puspem) KTT. Proyek berstatus multi years ini dinilai sebagai contoh klasik proyek mercusaran yang tidak tepat guna. “Proyek Puspem telah menyerap anggaran APBD yang sangat besar setiap tahunnya, tetapi hingga kini tak kunjung rampung. Sementara, jalan yang menjadi hajat hidup orang banyak justru dibiarkan rusak. Di mana logika dan nurani pembangunannya?” ujar Michael.
Lebih jauh, ia menduga kuat adanya praktik pencarian keuntungan pribadi (vested interest) di balik banyaknya proyek bermasalah ini. “Ini bukan lagi soal salah prioritas, tapi sudah mengarah pada praktik yang mengorbankan uang rakyat untuk keuntungan segelintir orang. Banyak proyek patut diaudit tuntas karena ada ketidaksesuaian mencolok antara dokumen perencanaan dan realisasi di lapangan,” paparnya.
Michael menyoroti ironi antara besaran anggaran dan hasil yang dicapai. Ia membandingkan dengan Kabupaten Malinau yang dinilai lebih berhasil membangun infrastruktur dengan anggaran yang mungkin lebih kecil. “KTT pernah memiliki APBD hingga Rp 1,4 triliun, sekarang sekitar Rp 900 miliar. Dana sebesar itu seharusnya cukup untuk membangun dengan hasil yang nyata. Kenyataannya? Nilai proyek besar, tetapi kualitas dan hasilnya sangat minim. Ini adalah indikasi kuat pemborosan, bahkan penyimpangan,” tegasnya.
Ia mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan mengusut tuntas indikasi korupsi dan inefisiensi ini. “Banyak proyek di KTT ini seharusnya sudah berada di meja penyidik. Jangan biarkan uang rakyat terus dikorupsi oleh oknum-oknum yang hanya memikirkan kepentingan dan kantong pribadinya.”
Michael mengajukan pembanding dengan masa kepemimpinan mantan Bupati Undun Djapar. Saat itu, dengan anggaran dan peralatan terbatas, pembangunan justru berjalan nyata dan terarah. “Dulu, dengan segala keterbatasan, kita bisa membuka jalan sepanjang 92 kilometer di area hutan dan rawa. Sekarang, dengan anggaran yang lebih besar, yang tinggal mengaspal saja tidak becus. Ini jelas soal niat dan integritas, bukan soal kemampuan,” ujarnya dengan nada prihatin.
Michael mendesak pemerintah daerah dan semua pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh, khususnya terhadap proyek multi years yang tak kunjung tuntas. “Kami mendesak pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, bukan yang dijadikan komoditi proyek untuk mengeruk keuntungan pribadi. Stop jadikan APBD sebagai ‘ladang basah’ bagi segelintir elite!”
Ia menutup dengan pesan keras, “Jangan lagi rakyat hanya dihibur oleh slogan ‘Tana Tidung Terdepan’. Kami butuh bukti, bukan retorika. Pembangunan harus untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkaya mereka yang sudah berada di lingkaran kekuasaan.”***(ARM02)
