TARAKAN – Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud, menghadiri kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Masa Persidangan II Tahun 2026 yang digelar Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, di Kota Tarakan, Rabu (4/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Ibnu Saud menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan reses di daerah pemilihan Jufri Budiman. Menurutnya, kegiatan reses merupakan ruang strategis bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Jufri Budiman selaku Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara sekaligus Ketua Komisi III yang telah melaksanakan reses di Kota Tarakan. Melalui kegiatan ini, aspirasi masyarakat dapat disampaikan dengan harapan usulan-usulan tersebut dapat ditindaklanjuti menjadi program di tingkat provinsi,” ujar Ibnu Saud.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kota dalam menjawab kebutuhan masyarakat, terlebih di tengah kondisi saat ini yang menuntut kerja sama lintas pemerintahan.
Ibnu Saud juga menyoroti peran strategis Jufri Budiman sebagai Ketua Komisi III DPRD Kaltara sekaligus putra daerah Tarakan. Menurutnya, posisi tersebut diharapkan mampu memberikan penekanan lebih terhadap aspirasi masyarakat Tarakan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
“Beliau bukan anggota dewan biasa. Selain menjabat Ketua Komisi III, beliau juga putra daerah Tarakan. Harapannya, beliau dapat memperjuangkan kebutuhan masyarakat, khususnya yang menjadi kewenangan provinsi, seperti sarana dan prasarana SMA, termasuk sekolah yang masih kekurangan lahan parkir dan fasilitas pendukung lainnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ibnu Saud mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat yang hadir dalam kegiatan reses tersebut. Ia menilai hal itu menunjukkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif masih terjaga.
“Antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap DPRD masih ada. Banyak aspirasi yang disampaikan, dan harapannya anggota dewan dapat menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dengan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan,” pungkasnya.*** (ARM02)
