TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum dengan resmi meluncurkan inovasi Sinergi dan Kolaborasi Multi Poverty Alleviation Subject Untuk Akselerasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara (SIKOMPAS KALTARA) digelar di Ruang Serbaguna Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (12/9) pagi.
Acara peluncuran inovasi SIKOMPAS KALTARA dirangkaikan dengan Penandatanganan Deklarasi Bersama Pengentasan Kemiskinan di Kaltara oleh Gubernur Zainal bersama Forkopimda, Akademisi, berbagai komunitas, dan tokoh masyarakat, dilanjutkan sesi diskusi bersama.
Di kesempatan ini, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak dari akademisi, komunitas dan masyarakat yang memberikan masukan dan saran sehingga bisa meluncurkan inovasi SIKOMPAS KALTARA.
Menurutnya, dengan hadirnya inovasi tersebut merupakan sebuah momentum untuk bisa memperkuat komitmen bersama dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Provinsi Kaltara.
“Diketahui bahwa kemiskinan bukan sekedar angka statistik kemiskinan, tapi kemiskinan adalah wajah nyata penderitaan masyarakat kita, terutama mereka yang masih kesulitan memiliki kebutuhan dasar, akses pendidikan, kesehatan maupun pekerjaan yang layak,” kata Gubernur Zainal.
Gubernur Zainal mengungkapkan, berdasarkan data angka kemiskinan di Kaltara cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dari 6,8 persen di tahun 2020 menjadi 6,32 persen di tahun 2024.
Capaian ini patut di syukuri, namun ia juga melihat lebih dalam maka masih ada kesenjangan cukup terasa dalam masyarakat, yakni kemiskinan pedesaan pada tahun 2024 masih berada di angka 9,23 persen sementara kemiskinan perkotaan hanya 4,73 persen.
“Artinya tantangan kita tidak hanya menurunkan angka kemiskinan secara umum tetapi juga mempersempit ketimpangan antar wilayah,” ucapnya.
Pemprov Kaltara telah menyusun RPJMD untuk tahun 2025-2029, dengan visi besar yaitu Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh Sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan.
Dalam kerangka tersebut penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan adalah prioritas utama, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Gubernur Zainal menegaskan hadirnya inovasi ini adalah peluang kolaborasi multi pihak yang menghubungkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas dan media di dalam satu inovasi.
“Kita ingin memastikan program berjalan selaras, tidak tumpang tindih, pembangunan serta Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dimobilisasi lebih kreatif. Monitoring dan evaluasi dapat berjalan transparan dengan melibatkan masyarakat dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan langsung masyarakat miskin di Kaltara,” pungkasnya. (dkisp)
