TARAKAN – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digadang-gadang pemerintah sebagai solusi kepastian hukum atas tanah, justru menyisakan persoalan pelik di lapangan. Di Kelurahan Juata Laut, Kota Tarakan, program ini diduga kuat memicu tumpang tindih sertifikat yang berpotensi melahirkan konflik agraria berkepanjangan. Kasus ini menyingkap kembali catur marutnya sistem administrasi pertanahan yang membuat hak masyarakat atas tanah terasa kurang terlindungi.
Ardiansyah Mayo, perwakilan Kelompok Tani Ali Wasbar, menyoroti lemahnya implementasi PTSL di sejumlah wilayah. Menurutnya, proses yang seharusnya cermat, objektif, dan akuntabel, justru diwarnai indikasi kelalaian bahkan keberpihakan dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Ini bukan sekadar kesalahan teknis, tapi cacat sistemik yang mengorbankan kepastian hukum warga,” ujar Ardiansyah.
Sengketa di Juata Laut menjadi contoh nyata. Lahan yang telah digarap dan dikuasai secara turun-temurun sejak 1987 oleh almarhum Ali Wasbar beserta kelompoknya, justru terbit sertifikat atas nama pihak lain. Padahal, keluarga pemegang hak awal memiliki bukti kuat berupa bukti penggarapan, saksi batas, pengakuan masyarakat dan lembaga adat, surat pelepasan lahan untuk jaringan gas, hingga dokumen koordinat resmi.
“Ironisnya, di atas fakta sejarah dan bukti itu, justru terbit sertifikas atas nama lain. Di mana fungsi verifikasi dan validasi data sebelum sertifikat dicetak?” tanyanya.
Ardiansyah menduga, masalah ini semakin mengemuka seiring dengan makin strategisnya nilai lahan tersebut, terutama dengan adanya proyek jalan lingkar dan program nasional swasembada pangan. Ia menyoroti pola klaim sepihak yang muncul belakangan, seperti pendirian pondok dan penanaman dalam waktu singkat, bahkan penggunaan simbol adat yang dinilai tidak pada tempatnya, seolah menggarisbawahi adanya upaya sistematis merebut aset.
“Ini bukan hanya soal tanah, tapi juga soal keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat kecil yang seringkali tak punya akses hukum memadai,” tegasnya.
Ardiansyah dan kelompoknya mendesak adanya peninjauan ulang menyeluruh terhadap setiap temuan tumpang tindih lahan dalam PTSL. Langkah itu harus mencakup pengukuran ulang di lapangan, verifikasi dokumen, dan klarifikasi terbuka dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
“PTSL tidak boleh jadi formalitas belaka. Jika ada indikasi cacat prosedur, penerbitan sertifikat harus dihentikan sampai masalah diselesaikan secara adil dan transparan,” tekan Ardiansyah.
Ia mengingatkan, sertifikat tanah adalah produk hukum negara yang membawa konsekuensi jangka panjang. Penerbitan yang ceroboh tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu konflik horizontal, sengketa hukum yang tak berujung, dan yang paling parah—menggerus kepercayaan publik terhadap program strategis pemerintah.
“PTSL sejatinya mulia. Namun, tanpa integritas, transparansi, dan keberanian aparat menolak intervensi, program ini justru bisa menjadi sumber masalah agraria baru,” pungkasnya.***(ARM02)
