TANJUNG SELOR — Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kalimantan Utara terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air (SDA) di Wilayah Sungai Kayan.
Dalam proses pembahasan tersebut, Ketua Pansus III DPRD Kaltara, Arming, menekankan pentingnya penegasan kewenangan pengelolaan sungai agar tercantum secara jelas dalam regulasi yang tengah disusun.
Menurutnya, kejelasan pembagian kewenangan tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya air.
Arming menjelaskan bahwa pembagian kewenangan dapat mengacu pada batas wilayah administrasi sungai. Sungai yang melintasi lebih dari satu kabupaten dapat menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sementara sungai yang melintasi batas antarprovinsi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
“Penegasan terkait kewenangan pengelolaan sungai harus dimasukkan secara jelas. Misalnya, sungai yang melintasi dua kabupaten menjadi kewenangan provinsi, sedangkan yang melintasi antarprovinsi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia menilai dengan adanya pembagian kewenangan yang jelas, proses pengaturan perizinan maupun pemanfaatan sumber daya air di daerah dapat berjalan lebih tertib dan terarah.
Selain itu, Arming juga mengingatkan agar pembahasan raperda tersebut tidak menimbulkan persepsi bahwa lahirnya regulasi baru justru akan memperbanyak potensi tumpang tindih aturan.
Menurutnya, raperda ini justru hadir sebagai kebutuhan daerah untuk memperkuat tata kelola sumber daya air di Kalimantan Utara.
“Perda ini harus kita dorong bersama karena merupakan kebutuhan daerah. Jika nantinya ada penyesuaian dengan kebijakan pemerintah pusat, tentu bisa dilakukan perubahan atau revisi,” katanya.
Arming menambahkan bahwa raperda tersebut termasuk salah satu regulasi prioritas yang dinilai penting dalam mendukung pengelolaan sumber daya air secara lebih terarah di Kalimantan Utara, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi berbagai pihak yang memanfaatkan sumber daya air di wilayah tersebut.***
